Opini : “Agar Aparat Bekerja dari Pulau Dewata”

Pada Hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 pemberitaan dari koran tempo digital salah satunya membahas perihal work from Bali (WFB) atau dapat diartikan yakni bekerja dari Bali. Pernyataan lahir dari berbagai pihak terkait. Utamanya yang memiliki hubungan langsung dengan rencana baru pemerintah ini.

Menjelang diterapkannya work from Bali, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah memoles hampir seluruh area wisata Nusa Dua. Pada tahap awal diketahui ialah mempromosikan kawasan pariwisata sebagai tempat bekerja jarak jauh ini yang melibatkan di dalamnya tujuh kementerian di bawah kementerian Koordinator dan Investasi serta 16 hotel.

Semua syarat diluncurkannya program WFB sudah dilakukan oleh pihak ITDC, semuanya diawali dengan sertifikasi kesehatan dan kebersihan (cleanliness, health, safety, and environment sustainability/CHSE). Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama PT ITDC, yakni Abdulbar M. Mansoer.

Direktur Utama PT ITDC tersebut percaya diri bahwa okupansi hotel akan bertambah naik dengan adanya kegiatan aparat sipil negara di Bali nanti, meskipun belum ada perkiraan tingkat animo konsumennya. Selain dari kegunaan untuk sarana bekerja dari pegawai sipil dan swasta, work from Bali juga menjadi ajang promosi harga kamar dan paket rekreasi. Kapasitas yang telah tersedia di hotel ialah sekitar 16 hotel di bawah pengelolaan ITDC yang mencapai 4.800 kamar. Semua juga dilengkapi dengan shopping center, museum teater, dan area golf.

Sandiaga Uno selaku menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan program pemerintah yang terbaru ini akan dapat mendongkrak arus hunian hotel setidaknya mencapai hingga 30 persen, dalam hal ini tentu melewati tahapan yang berurutan.

Sandiaga mengutip data, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali yang terbaru yakni di Bulan April 2021 dengan perolehan data ialah sebesar 10,09 persen dan itui saja sudah turun 0,15 persen dibanding dengan catatan di bulan sebelumnya yang kisarannya masih 10,24 persen. Sandiaga sendiri menjanjikan bahwa program ini yang diikuti oleh 25 persen dari masing-masing ASN (tujuh kementerian) tidak sampai membebani kas negara.

Pernyataan terkait dengan rencana WFB juga datang dari Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, selaku Wakil Gubernur Bali, ia sempat mengajukan supaya zona hijau WFB nantinya diperluas hingga menyentuh wilayah desa adat Ubud di Kabupaten Gianyar dan Pantai Sanur. Beliau yang juga menjabat sebagai petinggi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, menambahkan bahwa terdapat total potensi sekitar 30 ribu kamar dari tiga kawasan utama pelesir tersebut.

Sejak akhir Bulan Mei lalu, menurut Hermin Esti Setyow, sebagai Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kemaritiman dan Investasi, rangkaian sosialisasi WFB telah berjalan di berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan pengenalan program juga tersampaikan ke perusahaan pelat merah serta berbagai entitas start-up digital yang ada di Jakarta.

Dari Piter Abdullah Redjalam, yang menjabat sebagai Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), saran diberikan berupa selektifitas jenis pekerjaan ASN yang dapat diikut sertakan dalam program ini. Meskipun demi mendukung pemulihan wisata, aparat sipil pun masih harus menjaga produktivitas.

Selain itu penutup pernyataan mengenai WFB disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, selaku Direktur Center of Economic and Law Studies, yang menilai arus kedatangan ASN belum akan mengurangi tekanan ekonomi Bali yang kunjungan wisatanya diketahui anjlok sekitar 100 persen secara tahunan per Bulan Maret 2021. Usulan program WFB pun tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun ini. Ia berpendapat bahwa apabila program ini merupakan dalih dari upaya membantu pariwisata di Bali, maka seharusnya alokasi perjalanan dinas dapat dijadikan bantuan subsidi dari upah.