Opini : “Agar Aparat Bekerja dari Pulau Dewata”
Pada Hari Sabtu,
tanggal 12 Juni 2021 pemberitaan dari koran tempo digital salah satunya
membahas perihal work from Bali (WFB)
atau dapat diartikan yakni bekerja dari Bali. Pernyataan lahir dari berbagai
pihak terkait. Utamanya yang memiliki hubungan langsung dengan rencana baru
pemerintah ini.
Menjelang
diterapkannya work from Bali, PT Indonesia Tourism Development Corporation
(ITDC) telah memoles hampir seluruh area wisata Nusa Dua. Pada tahap awal diketahui
ialah mempromosikan kawasan pariwisata sebagai tempat bekerja jarak jauh ini
yang melibatkan di dalamnya tujuh kementerian di bawah kementerian Koordinator
dan Investasi serta 16 hotel.
Semua syarat
diluncurkannya program WFB sudah dilakukan oleh pihak ITDC, semuanya diawali
dengan sertifikasi kesehatan dan kebersihan (cleanliness, health, safety, and environment sustainability/CHSE).
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama PT ITDC, yakni Abdulbar M.
Mansoer.
Direktur Utama
PT ITDC tersebut percaya diri bahwa okupansi hotel akan bertambah naik dengan
adanya kegiatan aparat sipil negara di Bali nanti, meskipun belum ada perkiraan
tingkat animo konsumennya. Selain dari kegunaan untuk sarana bekerja dari
pegawai sipil dan swasta, work from Bali
juga menjadi ajang promosi harga kamar dan paket rekreasi. Kapasitas yang telah
tersedia di hotel ialah sekitar 16 hotel di bawah pengelolaan ITDC yang
mencapai 4.800 kamar. Semua juga dilengkapi dengan shopping center, museum teater, dan area golf.
Sandiaga Uno
selaku menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan program pemerintah
yang terbaru ini akan dapat mendongkrak arus hunian hotel setidaknya mencapai
hingga 30 persen, dalam hal ini tentu melewati tahapan yang berurutan.
Sandiaga mengutip
data, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali yang terbaru
yakni di Bulan April 2021 dengan perolehan data ialah sebesar 10,09 persen dan
itui saja sudah turun 0,15 persen dibanding dengan catatan di bulan sebelumnya
yang kisarannya masih 10,24 persen. Sandiaga sendiri menjanjikan bahwa program
ini yang diikuti oleh 25 persen dari masing-masing ASN (tujuh kementerian)
tidak sampai membebani kas negara.
Pernyataan
terkait dengan rencana WFB juga datang dari Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati,
selaku Wakil Gubernur Bali, ia sempat mengajukan supaya zona hijau WFB nantinya
diperluas hingga menyentuh wilayah desa adat Ubud di Kabupaten Gianyar dan
Pantai Sanur. Beliau yang juga menjabat sebagai petinggi Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Bali, menambahkan bahwa terdapat total potensi
sekitar 30 ribu kamar dari tiga kawasan utama pelesir tersebut.
Sejak akhir
Bulan Mei lalu, menurut Hermin Esti Setyow, sebagai Asisten Deputi Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Kemaritiman
dan Investasi, rangkaian sosialisasi WFB telah berjalan di berbagai kementerian
dan lembaga. Bahkan pengenalan program juga tersampaikan ke perusahaan pelat
merah serta berbagai entitas start-up
digital yang ada di Jakarta.
Dari Piter Abdullah
Redjalam, yang menjabat sebagai Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), saran diberikan berupa
selektifitas jenis pekerjaan ASN yang dapat diikut sertakan dalam program ini.
Meskipun demi mendukung pemulihan wisata, aparat sipil pun masih harus menjaga
produktivitas.
Selain itu
penutup pernyataan mengenai WFB disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara,
selaku Direktur Center of Economic and Law Studies, yang menilai arus
kedatangan ASN belum akan mengurangi tekanan ekonomi Bali yang kunjungan
wisatanya diketahui anjlok sekitar 100 persen secara tahunan per Bulan Maret
2021. Usulan program WFB pun tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran
perjalanan dinas tahun ini. Ia berpendapat bahwa apabila program ini merupakan
dalih dari upaya membantu pariwisata di Bali, maka seharusnya alokasi
perjalanan dinas dapat dijadikan bantuan subsidi dari upah.
Komentar
Posting Komentar